PANCASILA

PANCASILA SEBAGAI

IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA

Setiap bangsa dan negara yang ingin berdiri kokoh kuat, tidak mudah

terombang-ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan bernegara, sudah

barang tentu perlu memiliki dasar negara dan ideologi negara yang kokoh dan kuat

pula. Tanpa itu, maka bangsa dan negara akan rapuh.

Mempelajari Pancasila lebih dalam menjadikan kita sadar sebagai bangsa

Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup

sehari-hari untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan

berbudaya tinggi. Untuk itulah kalian diharapkan dapat menjelaskan Pancasila

sebagai dasar negara dan ideologi negara, menguraikan nilai-nilai Pancasila

Peta Konsep

Ideologi Negara

Sikap positif terhadap nilai Pancasila

dalam kehidupan berbangsa,

bernegara, dan bermasyarakat

Nilai-nilai Pancasila

sebagai ideologi negara

Dasar Negara

Pancasila

Nilai-nilai Pancasila

sebagai dasar negara

Ideologi, Dasar Negara, Nilai-nilai Pancasila.

sebagai dasar negara dan ideologi negara, menunjukkan

sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara, serta menampilkan sikap positif terhadap

Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pengetahuan yang

kalian peroleh dalam bab ini juga dapat dijadikan bekal keterampilan

menganalisis dan bersikap kritis terhadap sikap

para penyelenggara negara yang menyimpang dari cita-cita

dan tujuan negara.

A. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN

IDEOLOGI NEGARA

1. Perlunya Ideologi bagi Suatu Negara

Sebelum mengkaji mengenai perlunya ideologi bagi

suatu negara, kalian perlu mengetahui terlebih dahulu

pengertian ideologi

a. Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari kata idea (Inggris), yang

artinya gagasan, pengertian. Kata kerja Yunani

oida = mengetahui, melihat dengan budi. Kata

“logi” yang berasal dari bahasa

Yunani logos yang artinya pengetahuan.

Jadi Ideologi mempunyai

arti pengetahuan tentang gagasangagasan,

pengetahuan tentang ide-ide,

science of ideas atau ajaran tentang

pengertian-pengertian dasar. Dalam

pengertian sehari-hari menurut Kaelan

‘idea’ disamakan artinya dengan citacita.

Dalam perkembangannya terdapat pengertian

Ideologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Istilah

Ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destutt

de Tracy seorang Perancis pada tahun 1796. Menurut

Tracy ideologi yaitu ‘science of ideas’, suatu program

yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional

dalam masyarakat Perancis.

Karl Marx mengartikan Ideologi sebagai

pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan

kepenti-ngan golongan atau kelas sosial tertentu dalam

bidang politik atau sosial ekonomi. Gunawan Setiardjo

mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat

ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang

dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.

Ramlan Surbakti mengemukakan ada dua

pengertian Ideologi yaitu Ideologi secara fungsional dan

Ideologi secara struktural. Ideologi secara fungsional

diartikan seperangkat gagasan tentang kebaikan

bersama atau tentang masyarakat dan negara yang

dianggap paling baik. Ideologi secara fungsional ini

digolongkan menjadi dua tipe, yaitu Ideologi yang

doktriner dan Ideologi yang pragmatis. Ideologi yang

doktriner bilamana ajaran-ajaran yang terkandung di

dalam Ideologi itu dirumuskan secara sistematis, dan

pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai

atau aparat pemerintah. Sebagai contohnya adalah

komunisme. Sedangkan Ideologi yang pragmatis,

apabila ajaran-ajaran yang terkandung di dalam

Ideologi tersebut tidak dirumuskan secara sistematis

dan terinci, namun dirumuskan secara umum hanya

prinsip-prinsipnya, dan Ideologi itu disosialisasikan

secara fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem

pendidikan, system ekonomi, kehidupan agama dan

sistem politik. Pelaksanaan Ideologi yang pragmatis

tidak diawasi oleh aparat partai atau aparat pemerintah

melainkan dengan pengaturan pelembagaan (internalization),

contohnya individualisme atau liberalisme.

Ideologi secara struktural diartikan sebagai sistem

pembenaran, seperti gagasan dan formula politik

atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh

penguasa.

Dengan demikian secara umum dapat ditarik

kesimpulan bahwa Ideologi adalah kumpulan gagasan-

gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh

dan sistematis, yang menyangkut berbagai

bidang kehidupan manusia. Notonegoro sebagaimana

dikutip oleh Kaelan mengemukakan, bahwa Ideologi

negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang

menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk

seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada

hakikatnya merupakan asas kerokhanian yang antara

lain memiliki ciri:

1) Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup

kebangsaan dan kenegaraan;

2) Mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan

dunia, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara,

dikembangkan, diamalkan, dilestarikan

kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan

dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Ideologi merupakan cerminan cara berfikir

orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk

orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya.

Ideologi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi

suatu keyakinan. Ideologi merupakan suatu pilihan

yang jelas membawa komitmen (keterikatan) untuk

mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran

ideologis seseorang, maka akan semakin tinggi pula

komitmennya untuk melaksanakannya. Komitmen

itu tercermin dalam sikap seseorang yang meyakini

ideologinya sebagai ketentuan yang mengikat, yang

harus ditaati dalam kehidupannya, baik dalam

kehidupan pribadi ataupun masyarakat.

Ideologi berintikan seperangkat nilai yang bersifat

menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang

oleh seseorang atau suatu masyarakat sebagai

wawasan atau pandangan hidup mereka. Melalui

rangkaian nilai itu mereka mengetahui bagaimana

cara yang paling baik, yaitu secara moral atau

normatif dianggap benar dan adil, dalam bersikap dan

bertingkah laku untuk memelihara, mempertahankan,

membangun kehidupan duniawi bersama dengan

berbagai dimensinya. Pengertian yang demikian

itu juga dapat dikembangkan untuk masyarakat yang

lebih luas, yaitu masyarakat bangsa.

b. Pentingnya Ideologi bagi Suatu Negara

Jika menengok sejarah kemerdekaan negaranegara

dunia ketiga, baik yang ada di Asia, Afrika

maupun Amerika Latin yang pada umumnya cukup

lama berada di bawah cengkeraman penjajahan

negara lain, ideologi dimaknai sebagai keseluruhan

pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin

mereka wujudkan dalam kenyataan hidup yang nyata.

Ideologi dalam artian ini sangat diperlukan, karena

dianggap mampu membangkitkan kesadaran akan

kemerdekaan, memberikan arahan mengenai dunia

beserta isinya, serta menanamkan semangat dalam

perjuangan masyarakat untuk bergerak melawan

penjajahan, yang selanjutnya mewujudkannya dalam

kehidupan penyelenggaraan negara.

Pentingnya ideologi bagi suatu negara juga terlihat

dari fungsi ideologi itu sendiri. Adapun fungsi ideologi

adalah membentuk identitas atau ciri kelompok

atau bangsa. Ideologi memiliki kecenderungan untuk

“memisahkan” kita dari mereka. Ideologi berfungsi

mempersatukan sesama kita. Apabila dibandingkan

dengan agama, agama berfungsi juga mempersatukan

orang dari berbagai pandangan hidup bahkan dari

berbagai ideologi. Sebaliknya ideologi mempersatukan

orang dari berbagai agama. Oleh karena itu ideologi

juga berfungsi untuk mengatasi berbagai pertentangan

(konflik) atau ketegangan sosial. Dalam hal ini ideologi

berfungsi sebagai pembentuk solidaritas (rasa kebersamaan)

dengan mengangkat berbagai perbedaan ke

dalam tata nilai yang lebih tinggi. Fungsi pemersatu

itu dilakukan dengan memenyatukan keseragaman

ataupun keanekaragaman, misalnya dengan memakai

semboyan “kesatuan dalam perbedaan” dan “perbedaan

dalam kesatuan”.

c. Pengertian Dasar Negara

Dasar Negara adalah landasan kehidupan bernegara.

Setiap negara harus mempunyai landasan

dalam melaksanakan kehidupan bernegaranya. Dasar

negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk

mengatur penyelenggaraan negara.

Dasar negara bagi suatu negara merupakan

sesuatu yang amat penting. Negara tanpa dasar

negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman

dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, maka

akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan

tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya

kekacauan.

Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara

mencakup cita-cita negara, tujuan negara, norma

bernegara.

2. Latar Belakang Pancasila sebagai Ideologi Negara

a. Sejarah Lahirnya Pancasila sebagai Ideologi dan

Dasar Negara

Ideologi dan dasar negara kita adalah Pancasila.

Pancasila terdiri dari lima sila. Kelima sila itu adalah:

Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil

dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusayawaratan

perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia.

Untuk mengetahui latar belakang atau sejarah

Pancasila dijadikan ideologi atau dasar negara coba

baca teks Proklamasi berikut ini.

Apa yang dapat kalian tangkap

atau pahami dari teks proklamasi tersebut?

Mengapa pada tanggal 17 Agustus

1945 bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya?

Berarti sebelum tanggal

17 Agustus1945 bangsa Indonesia belum

merdeka, bukan? Jawabannya, betul!

Sebelum tanggal 17 Agustus

bangsa Indonesia belum merdeka.

Bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa

lain. Banyak bangsa-bangsa lain yang

menjajah atau berkuasa di Indonesia,

misalnya bangsa Belanda, Portugis,

Inggris, dan Jepang. Paling lama menjajah

adalah bangsa Belanda. Padahal sebelum

kedatangan penjajah bangsa asing

tersebut, di wilayah negara RI terdapat

kerajaan-kerajaan besar yang merdeka,

misalnya Sriwijaya, Majapahit, Demak,

Mataram, Ternate, dan Tidore. Terhadap

penjajahan tersebut, bangsa Indonesia

selalu melakukan perlawanan dalam

bentuk perjuangan bersenjata maupun

politik.

Dwi tunggal Soekarno-

Hatta dan teks

proklamasi

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia, dengan

ini menjatakan Kemerdekaan

Indonesia.

Hal-hal yang mengenai

pemindahan kekoeasaan d.l.l.,

diselenggarakan dengan tjara

seksama dan dalam tempo jang

sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahun 05

Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno/Hatta

.

Perjuangan bersenjata bangsa Indonesia dalam

mengusir penjajah, dalam hal ini Belanda, sampai

dengan tahun 1908 boleh dikatakan selalu mengalami

kegagalan.

Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942,

tepatnya tanggal 8 Maret. Sejak saat itu Indonesia

diduduki oleh bala tentara Jepang. Namun Jepang tidak

terlalu lama menduduki Indonesia. Mulai tahun 1944,

tentara Jepang mulai kalah dalam melawan tentara

Sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar

bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara

Sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan di

kelak kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana

Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh

karena terus menerus terdesak, maka pada tanggal

29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan

yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji

kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam

Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari

Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura)

No. 23.

Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar

pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas badan

ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul

untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah

Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan

Indonesia.

Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal

28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada

tanggal 29 Mei 1945 - 1 Juni 1945. Dalam sidang

pertama ini yang dibicarakan khusus mengenai calon

dasar negara untuk Indonesia merdeka nanti. Pada

sidang pertama itu, banyak anggota yang berbicara,

dua di antaranya adalah Muhammad Yamin dan Bung

Karno, yang masing-masing mengusulkan calon dasar

negara untuk Indonesia merdeka. Muhammad Yamin

mengajukan usul mengenai dasar negara secara lisan

yang terdiri atas lima hal, yaitu:

1. Peri Kebangsaan

2. Peri Kemanusiaan

3. Peri Ketuhanan

4. Peri Kerakyatan

5. Kesejahteraan Rakyat

Selain itu Muhammad Yamin juga mengajukan

usul secara tertulis yang juga terdiri atas lima hal,

yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Persatuan Indonesia

3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

dalam Permusyawaratan/Perwakilan

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Usulan ini diajukan pada tanggal 29 Mei 1945,

kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno

mengajukan usul mengenai calon dasar negara yang

terdiri atas lima hal, yaitu:

1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)

2. Internasionalisme (Perikemanusiaan)

3. Mufakat atau Demokrasi

4. Kesejahteraan Sosial

5. Ketuhanan yang Berkebudayaan

Menurut siswa

sejauh mana

Bangsa Indonesia

memandang penting

nilai-nilai Pancasila

dilihat dari kondisi

Bangsa Indonesia

dewasa ini

Kelima hal ini oleh Bung Karno diberi nama

Pancasila. Lebih lanjut Bung Karno mengemukakan

bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi

Trisila, yaitu:

1. Sosio nasionalisme

2. Sosio demokrasi

3. Ketuhanan

Berikutnya tiga hal ini menurutnya juga dapat

diperas menjadi Ekasila yaitu Gotong Royong.

Selesai sidang pertama, pada tanggal 1 Juni

1945 para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk

sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung

usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta

melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap

anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara

tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni

1945. Adapun anggota panitia kecil ini terdiri atas

delapan orang, yaitu

1. Ir. Soekarno

2. Ki Bagus Hadikusumo

3. K.H. Wachid Hasjim

4. Mr. Muh. Yamin

5. M. Sutardjo Kartohadikusumo

6. Mr. A.A. Maramis

7. R. Otto Iskandar Dinata

8. Drs. Muh. Hatta

Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat

gabungan antara Panitia Kecil, dengan para anggota

BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai

antara lain disetujuinya dibentuknya sebuah Panitia

1. Ir. Soekarno

2. Drs. Muh. Hatta

3. Mr. A.A. Maramis

4. K.H. Wachid Hasyim

5. Abdul Kahar Muzakkir

6. Abikusno Tjokrosujoso

7. H. Agus Salim

8. Mr. Ahmad Subardjo

9. Mr. Muh. Yamin

Panitia Kecil yang beranggotakan sembilan

orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan sidang

dan berhasil merumuskan calon Mukadimah Hukum

Dasar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan

“Piagam Jakarta”.

Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10-16

juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan

rancangan Hukum Dasar. Sejarah berjalan terus.

Pada tanggal 9 Agustus dibentuk Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 15

Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada

Sekutu, dan sejak saat itu Indonesia kosong dari

kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan

sebaik-baiknya oleh para pemimpin bangsa Indonesia,

yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan

Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari

setelah proklamasi kemerdekaan PPKI mengadakan

sidang, dengan acara utama (1) mengesahkan

rancangan Hukum Dasar dengan preambulnya

(Pembukaannya) dan (2) memilih Presiden dan

Wakil Presiden.

Untuk pengesahan Preambul, terjadi proses yang

cukup panjang. Sebelum mengesahkan Preambul,

Bung Hatta terlebih dahulu mengemukakan bahwa

pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah

Proklamasi Kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia

bagian Timur yang menemuinya.

Intinya, rakyat Indonesia bagian

Timur mengusulkan agar pada alinea

keempat preambul, di belakang

kata “ketuhanan” yang berbunyi “dengan

kewajiban menjalankan syariat

Islam bagi pemeluk-pemeluknya”

dihapus. Jika tidak maka rakyat

Indonesia bagian Timur lebih baik

memisahkan diri dari negara RI yang

baru saja diproklamasikan. Usul ini

oleh Muh. Hatta disampaikan kepada

sidang pleno PPKI, khususnya kepada para anggota

tokoh-tokoh Islam, antara lain kepada Ki Bagus Hadikusumo,

KH. Wakhid Hasyim dan Teuku Muh. Hasan.

Muh. Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam,

demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh karena pendekatan yang terus-menerus dan

demi persatuan dan kesatuan, mengingat Indonesia

baru saja merdeka, akhirnya tokoh-tokoh Islam itu

merelakan dicoretnya “dengan kewajiban menjalankan

syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di belakang

kata Ketuhanan dan diganti dengan “Yang Maha Esa”.

Adapun bunyi Pembukaan UUD1945 selengkapnya

sebagai berikut.

UNDANG-UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(Preambule)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak

segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di

atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai

dengan peri-kemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia

telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan

selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadil-an sosial, maka disusunlah Kemerdekaan

Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang

Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan

Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan

rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha

Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia

dan Ke-rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta

dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia.

Setelah kalian mencermati alinea IV Pembukaan

UUD 1945, kandungan isi apakah yang kalian temukan?

Nah, satu di antaranya pasti adalah rumusan tentang

dasar negara “Pancasila”. Jika demikian, adakah

hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dengan

Pembukaan UUD 1945?

Bangsa yang dijajah tidak memiliki kekuasaan

untuk mengatur negara. Kita tidak mempunyai

kekuasaan apa-apa. Rakyat harus tunduk dan patuh

pada perintah negara jajahan. Penjajahlah yang

memerintah kita. Pokoknya kekuasaan dipegang

oleh penjajah. Enakkah dijajah itu? Tentu saja

tidak enak. Penjajahan menimbulkan penderitaan

bagi bangsa yang dijajah. Penjajahan menimbulkan

kerugian bagi jiwa, raga, dan harta. Penjajahan

melanggar hak asasi manusia. Penjajahan tidak

sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Menghadapi penjajahan, bangsa Indonesia berjuang

dengan mengorbankan jiwa, raga, dan harta untuk

membebaskan diri agar tidak dijajah. Bangsa Indonesia

berjuang untuk kemerdekaan lepas dari penjajahan.

Oleh karena itu setelah kita menyatakan kemerdekaan

dan menjadi bangsa yang merdeka, maka kekuasaan

harus dipindahkan dari tangan penjajah kepada bangsa

kita sendiri yang telah merdeka. Dengan kemerdekaan

yang kita miliki, kita dapat mengatur negara sendiri.

Untuk mengetahui alasan mengapa kita harus

merdeka, dan akan melakukan apa setelah merdeka,

mari kita baca dan cermati terlebih dahulu teks

Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Nah setelah memperhatikan bunyi teks Pancasila

dan Pembukaan UUD 1945, coba pikirkan bagaimana

hubungan antara proklamasi dengan Pancasila?

Untuk memudahkan mempelajari, cobalah cermati tiap

paragraf atau alinea Pembukaan UUD 1945. Dengan

mempelajari Pembukaan kalian akan menemukan

latar belakang digunakannya Pancasila menjadi dasar

negara RI.

Alinea atau paragraf pertama Pembukaan UUD

1945 berbunyi ”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan

itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka

penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena

tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Menurut paragraf ini, kemerdekaan merupakan hak

segala bangsa. Jadi semua bangsa termasuk bangsa

Indonesia harus memiliki kemerdekaan. Jadi kalau

ada bangsa yang masih dijajah dan tidak merdeka

harus dimerdekakan. Penjajahan harus dihilangkan

karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan

perikeadilan. Jelas setiap manusia itu mempunyai hak

sama. Jadi kalau menjajah itu bertentangan dengan

perikemanusiaan.

Alinea kedua berbunyi, ”Dan perjuangan

pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah

kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa

menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu

gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka,

bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.” Jadi setelah

berjuang lama, maka berhasillah perjuangan untuk

merdeka itu. Bangsa Indonesia telah siap mendirikan

negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan

makmur.

Alinea ketiga berbunyi, ”Atas berkat rahmat

Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh

keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan

yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan

ini kemerdekaannya.” Alinea ketiga menyatakan bahwa

keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia itu atas

berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Supaya menjadi

bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan

atau memproklamasikan kemerdekaannya.

Alinea keempat berbunyi, ”Kemudian daripada

itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah

kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang

terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar

kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan

yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.”

Alinea keempat berisikan pernyataan apa yang

akan dilakukan atau dikerjakan bangsa Indonesia

setelah merdeka. Pertama-tama bangsa Indonesia

akan mendirikan sebuah negara kesatuan Republik

Indonesia yang berdaulat yang diatur dengan Undang-

Undang Dasar dengan tujuan negara yaitu melindungi

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan

keadilan sosial. Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila, yaitu: Ketuhanan Yang Maha

Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan

Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,

dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sekarang dapatkah kalian menyimpulkan uraian

di atas? Dari keempat alinea pembukaan UUD 1945

tersebut, maka secara sederhana dapat disimpulkan

sebagai berikut: Bagian pertama yang terdiri atas

alinea pertama, kedua, dan ketiga menggambarkan

keadaan Indonesia sebelum merdeka sampai dengan

saat kemerdekaan. Bagian kedua yaitu alinea

keempat menggambarkan keadaan Indonesia sesudah

kemerdekaannya, yang berisi:

1. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Tujuan Negara.

3. Ketentuan adanya Undang-Undang Dasar.

4. Ketentuan bentuk negara, yaitu republik yang

berkedaulatan rakyat.

5. Ketentuan adanya dasar negara/ideologi negara

yaitu Pancasila.

b. Pancasila dan Ideologi Lain

Pada bagian terdahulu telah kalian pelajari,

bahwa ideologi dan dasar negara kita adalah Pancasila

yang terdiri dari lima sila. Masih ingatkah kalian kelima

sila dalam Pancasila? Coba supaya hafal, tuliskan

sekali lagi kelima sila dalam Pancasila.

Kelima sila tersebut digunakan oleh bangsa

Indonesia sebagai dasar negara karena Pancasila

dipandang cocok bagi bangsa Indonesia. Oleh karena

Pancasila dipandang baik dan cocok bagi bangsa

Indonesia, maka kita perlu mempertahankannya

melalui pengamalan dalam berbagai bidang kehidupan

seperti bidang pemerintahan, kehidupan masyarakat,

dan bidang pendidikan.

Apakah negara-negara lain juga menggunakan

Pancasila sebagai ideologi negaranya? Atau apakah

negara-negara itu memiliki ideologi sendiri? Bagaimana

jawaban kalian?

Tentu saja negara-negara lain selain Indonesia

tidak menggunakan Pancasila sebagai ideologi negara.

Negara-negara lain itu mempunyai ideologi negara

sendiri yang dipandang baik dan cocok. Di

dunia ini ada dua ideologi yang terkenal yaitu

liberalisme dan sosialisme. Ya, liberalisme

dan sosialisme merupakan ideologi yang terkenal

di dunia.

Negara - negara atau bangsa mana

yang menganut ideologi liberalisme? Negaranegara

mana pula yang menganut ideologi

sosialisme?

Ideologi liberalisme banyak dianut oleh

negara-negara Barat. Tahukah kamu contohcontoh

negara yang termasuk Negara Barat?

Termasuk Negara Barat adalah Amerika

Serikat dan negara-negara Eropa seperti Inggris,

Belanda, Spanyol, Italia dan lain-lainnya.

Sekarang, negara-negara manakah yang

menganut ideologi sosialisme? Contoh negara

yang menganut paham sosialisme adalah Uni

Soviet (sekarang Rusia), Cina, Korea Utara,

Vietnam.

Apakah perbedaan pokok antara

ideologi negara sosialisme dengan ideologi

negara liberalisme?

PANCASILA

1. Ketuhanan yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan

beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/

perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh

Indonesia

NEGARA PANCASILA MEMPERHATIKAN HUBUNGAN ANTARA

NEGARA DENGAN WARGANEGARA

Sekarang bagaimana hubungan antara agama

dengan negara pada negara Republik Indonesia yang

berdasar Pancasila? Ingat sila pertama Pancasila

adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan

sila tersebut, maka agama erat hubungannya dengan

negara. Negara memperhatikan kehidupan agama.

Agama mendapatkan perhatian penting dari negara.

Setiap warganegara dijamin pula kebebasannya untuk

memilih salah satu agama yang ada dan diakui oleh

pemerintah. Di Indonesia setiap orang harus beragama.

Tetapi agama yang dipilih, diserahkan kepada masingmasing

warganegara. Di Indonesia atheis atau tidak

mengakui adanya Tuhan, tidak diperbolehkan.

Propaganda anti-agama juga dilarang.

Di bidang pendidikan, di negara sosialis tujuan

pendidikan diarahkan untuk membentuk warganegara

yang senantiasa patuh atau taat pada perintah

negara. Di negara liberal, pendidikan diarahkan pada

pengembangan demokrasi. Di Indonesia, pendidikan

diarahkan untuk membentuk warganegara yang

bertanggung jawab, memiliki akhlak mulia, dan takwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa.

DALAM NEGARA PANCASILA KEHIDUPAN BERAGAMA

DIPERHATIKAN

B. NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI

NEGARA DAN DASAR NEGARA

1. Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi

Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya

merupakan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan,

Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Nilai-nilai ini yang

merupakan nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan,

kebangsaan dan kemasyarakatan. Nilai-nilai Pancasila

tergolong nilai kerokhanian yang didalamnya terkandung

nilai-nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai

material, nilai vital, nilai kebenaran (kenyataan), nilai

estetis, nilai etis maupun nilai religius.

Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bersifat

objektif dan subjektif, artinya hakikat nilai-nilai Pancasila

adalah bersifat universal (berlaku di manapun), sehingga

dimungkinkan dapat diterapkan pada negara lain. Jadi

kalau ada suatu negara lain menggunakan prinsip

falsafah, bahwa negara berKetuhanan, berKemanusiaan,

berPersatuan, berKerakyatan, dan berKeadilan, maka

negara tersebut pada hakikatnya menggunakan dasar

filsafat dari nilai-nilai Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif, maksudnya

adalah:

1) Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri memiliki

makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat

yang umum universal dan abstrak karena merupakan

suatu nilai;

2) Inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa

dalam kehidupan bangsa Indonesia baik dalam adat

kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam

kehidupan keagamaan;

3) Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD

1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar, sehingga

merupakan sumber dari segala sumber hukum

di Indonesia.

Sedangkan nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif,

terkandung maksud bahwa keberadaan nilai-nilai

Pancasila itu bergantung atau terlekat pada bangsa

Indonesia sendiri. Hal ini dapat dijelaskan, karena:

1) Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia,

sehingga bangsa Indonesia sebagai penyebab adanya

nilai-nilai tersebut;

2) Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup

bangsa Indonesia, sehingga merupakan jati diri bangsa

yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan,

keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara;

3) Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung nilai-nilai

kerokhanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan,

kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai religius yang

sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia dikarenakan

bersumber pada kepribadian bangsa.

Oleh karena nilai-nilai Pancasila yang bersifat

objektif dan subjektif tersebut, maka nilai-nilai Pancasila

bagi bangsa Indonesia menjadi landasan, menjadi dasar

serta semangat bagi segala tindakan atau perbuatan dalam

kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara.

Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber nilai bagi manusia

Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan

bernegara, maksudnya sumber acuan dalam bertingkah

laku dan bertindak dalam menentukan dan menyusun

tata aturan hidup berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang

digali, tumbuh dan berkembang dari budaya bangsa

Indonesia yang telah berakar dari keyakinan hidup bangsa

Indonesia. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila menjadi

ideologi yang tidak diciptakan oleh negara melainkan digali

dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat

Indonesia sendiri. Sebagai nilai-nilai yang digali dari

kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat Indonesia

sendiri, maka nilai-nilai Pancasila akan selalu berkembang

mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia.

Sebagai ideologi yang tidak diciptakan oleh negara,

menjadikan Pancasila sebagai ideologi juga merupakan

sumber nilai, sehingga Pancasila merupakan asas

kerokhanian bagi tertib hukum Indonesia, dan meliputi

suasana kebatinan (Geistlichenhintergrund) dari Undang-

Undang Dasar 1945 serta mewujudkan cita-cita hukum

bagi hukum dasar negara.

Pancasila sebagai sumber nilai mengharuskan

Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan

pemerintah, penyelenggara negara termasuk pengurus

partai dan golongan fungsional untuk memelihara budi

pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita

moral rakyat yang luhur.

2. Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara menjadikan

setiap tingkah laku dan setiap pengambilan keputusan

para penyelenggara negara dan pelaksana pemerintahan

harus selalu berpedoman pada Pancasila, dan tetap

memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta

memegang teguh cita-cita moral bangsa. Pancasila sebagai

sumber nilai menunjukkan identitas bangsa Indonesia

yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, hal ini

menandakan bahwa dengan Pancasila bangsa Indonesia

menolak segala bentuk penindasan, penjajahan dari satu

bangsa terhadap bangsa yang lain. Bangsa Indonesia

menolak segala bentuk kekerasan dari manusia satu

terhadap manusia lainnya, dikarenakan Pancasila sebagai

sumber nilai merupakan cita-cita moral luhur yang meliputi

suasana kejiwaan dan watak dari bangsa Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber acuan dalam

menyusun etika kehidupan berbangsa bagi seluruh

rakyat Indonesia, maka Pancasila juga sebagai paradigma

pembangunan, maksudnya sebagai kerangka pikir,

sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas serta arah

dan tujuan dari suatu perkembangan perubahan serta

proses dalam suatu bidang tertentu. Pancasila sebagai

paradigma pembangunan mempunyai arti bahwa

Pancasila sebagai sumber nilai, sebagai dasar, arah dan

tujuan dari proses pembangunan. Untuk itu segala aspek

dalam pembangunan nasional harus mendasarkan pada

hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila dengan mewujudkan

peningkatan harkat dan martabat manusia secara

konsisten berdasarkan pada nilai-nilai hakikat kodrat

manusia.

Pancasila mengarahkan pembangunan agar selalu

dilaksanakan demi kesejahteraan umat manusia dengan

rasa nasionalisme, kebesaran bangsa dan keluhuran

bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia.

Pembangunan disegala bidang selalu mendasarkan pada

nilai-nilai Pancasila.

C. SIKAP POSITIF TERHADAP PANCASILA DALAM

KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN

BERNEGARA

Sikap positif dapat diartikan sikap yang baik dalam

menanggapi sesuatu. Sikap positif terhadap nilai-nilai

Pancasila berarti sikap yang baik dalam menanggapi

dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila,

maksudnya dalam setiap tindakan dan perilaku seharihari

selalu berpedoman atau berpegang teguh pada

nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi harkat dan

martabat manusia.

Seseorang yang memiliki sikap positif terhadap nilainilai

Pancasila berarti orang tersebut konsisten dalam

ucapan dan perbuatan serta tingkah lakunya sehari-hari

yang selalu menjunjung tinggi etika pergaulan bangsa

yang luhur, serta menjaga hubungan baik antar sesama

warga masyarakat Indonesia dan bangsa lain, dengan

tetap mempertahankan dan menunjukkan jati diri bangsa

yang cinta akan perdamaian dan keadilan sosial.

1. Karakteristik Ideologi Pancasila

Karakteristik yang dimaksud di sini adalah ciri

khas yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi negara,

yang membedakannya dengan ideologi-ideologi yang lain.

Karakteristik ini berhubungan dengan sikap positif bangsa

Indonesia yang memiliki Pancasila Adapun karakteristik

tersebut adalah:

Pertama: Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti pengakuan

bangsa Indonesia akan eksistensi Tuhan sebagai

pencipta dunia dengan segala isinya. Tuhan sebagai kuasa

prima. Oleh karena itu sebagai umat yang berTuhan,

adalah dengan sendirinya harus taat kepada Tuhan Yang

Maha Esa.

Kedua ialah penghargaan kepada sesama umat

manusia apapun suku bangsa dan bahasanya. Sebagai

umat manusia kita adalah sama dihadapan Tuhan Yang

Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Kemanusiaan yang

Adil dan Beradab. Adil dan beradab berarti bahwa adil

adalah perlakuan yang sama terhadap sesama manusia,

dan beradab berarti perlakuan yang sama itu sesuai dengan

derajat kemanusiaan. Atas dasar perlakuan ini maka

kita menghargai akan hak-hak asasi manusia seimbang

dengan kewajiban-kewajibannya. Dengan demikian

harmoni antara hak dan kewajiban adalah penjelmaan

dari kemanusaiaan yang adil dan beradab. Adil dalam

hal ini adalah seimbang antara hak dan kewajiban. Dapat

dikatakan hak timbul karena adanya kewajiban.

Ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi

persatuan bangsa. Di dalam persatuan itulah dapat dibina

kerja sama yang harmonis. Dalam hubungan ini, maka

persatuan Indonesia kita tempatkan di atas kepentingan

sendiri. Pengorbanan untuk kepentingan bangsa, lebih

ditempatkan daripada pengorbanan untuk kepentingan

pribadi. Ini tidak berarti kehidupan pribadi itu diingkari.

Sebagai umat yang takwa terhadap Tuhan Yang Maha

Esa, maka kehidupan pribadi adalah utama. Namun

demikian tidak berarti bahwa demi kepentingan pribadi

itu kepentingan bangsa dikorbankan.

Keempat adalah bahwa kehidupan kita dalam

kemasyarakatan dan bernegara berdasarkan atas sistem

demokrasi. Demokrasi yang dianut adalah demokrasi

Pancasila. Hal ini sesuai dengan sila ke empat yaitu

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan.

Dalam rangka pelaksanaan demokrasi kita mementingkan

akan musyawarah. Musyawarah tidak didasarkan

atas kekuasaan mayoritas maupun minoritas. Keputusan

Indonesia

dihasilkan oleh musyawarah itu sendiri. Kita menolak

demokrasi liberal.

Kelima adalah Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Keadilan dalam kemakmuran adalah cita-cita

bangsa kita sejak masa lampau. Sistem pemerintahan yang

kita anut bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang

adil dan makmur. Itulah sebabnya disarankan agar seluruh

masyarakat kita bekerja keras dan menghargai prestasi

kerja sebagai suatu sikap hidup yang diutamakan.

Demikian secara pokok karakteristik dari Pancasila.

Karakteristik yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang

lain, karena Pancasila itu merupakan suatu kesatuan,

keutuhan yang saling berkaitan. Namun demikian

keseluruhan itu bernafaskan pada Ketuhanan Yang Maha

Esa, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Arti Pentingnya Pancasila dalam Mempertahankan

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebagai ideologi dan dasar negara, Pancasila

mempunyai fungsi sebagai acuan bersama, baik dalam

memecahkan perbedaan serta pertentangan politik di

antara golongan dan kekuatan politik yang ada. Ini

berarti bahwa segenap golongan dan kekuatan yang ada

di Indonesia ini sepakat untuk menjaga, memelihara, dan

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

de-ngan bingkai Pancasila.

Selain itu secara nyata telah sering diakui adanya

upaya-upaya untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, misalnya lewat pemberontakan Madiun

1948 maupun pengkhianatan G 30 S/PKI tahun 1965.

Namun kesemuanya itu dapat digagalkan berkat kesepakatan

segenap golongan bangsa Indonesia untuk tetap

mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dengan landasan dasar dan ideologi Pancasila.